Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Jaminan Produk Halal, Selasa (5/5/26).Dalam rakor kali ini menegaskan pentingnya sinergi kebijakan dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada bulan April 2026 tercatat sebesar 0,13 % (month-to-month) dan 2,42 % (year-on-year), masih berada dalam rentang target nasional . Laju inflasi relatif terkendali karena adanya deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,20 %, yang dipicu turunnya harga komoditas seperti cabai, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
Namun demikian, tekanan inflasi tetap muncul dari sektor transportasi yang mengalami kenaikan 0,99 %, didorong oleh meningkatnya tarif angkutan udara dan harga bahan bakar pasca periode Lebaran . Selain itu, deflasi pada komoditas emas perhiasan juga menjadi faktor penahan inflasi, bahkan tercatat sebagai penurunan terdalam sejak 2020.
Kementerian Dalam Negeri menyoroti masih adanya ketimpangan inflasi antar daerah. Sejumlah wilayah tercatat memiliki inflasi di atas batas target 1,5–3,5 %, sementara sebagian lainnya masih belum optimal dalam melaporkan langkah konkret pengendalian inflasi . Komoditas pangan seperti beras, cabai, bawang, hingga minyak goreng disebut sebagai faktor dominan yang memengaruhi fluktuasi harga di daerah.
Di kesempatan yang sama, pemerintah juga mendorong pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis untuk memperoleh data komprehensif terkait aktivitas usaha di seluruh sektor. Data ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berbasis kondisi riil di lapangan.
Sementara itu, dari sisi jaminan produk halal, pemerintah menekankan pentingnya sertifikasi pada sektor hulu, khususnya Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU). Dari total 573 RPH, baru 340 yang bersertifikat halal, sedangkan dari 343 RPU, sebanyak 235 telah tersertifikasi . Padahal, keberadaan sertifikasi halal di sektor ini sangat krusial dalam menjamin traceability dan validitas produk halal di seluruh rantai pasok.
Melalui rakor ini, pemerintah menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga, tetapi juga harus didukung oleh data ekonomi yang kuat serta jaminan kualitas produk. Sinergi lintas sektor dan aksi nyata di daerah menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(Diskominfo:may / fa2 /