Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tak hanya membahas ekonomi, namun kali ini juga membahas penyelenggaraan jaminan produk halal yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Chuzaemi Abidin.
Dalam paparannya, Chuzaemi Abidin mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap fasilitasi sertifikasi halal. Ia menyebutkan, sejak periode 2022 hingga 2026 telah diterbitkan sebanyak 155.804 sertifikat halal, yang pendanaannya tidak hanya berasal dari APBD, tetapi juga didukung oleh pihak lain seperti Bank Indonesia dan asosiasi swasta.
Selain itu, berdasarkan data terbaru, masih terdapat 283 Rumah Potong Hewan (RPH) ruminansia dan 116 rumah potong unggas di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang belum memiliki sertifikat halal. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat pentingnya jaminan kehalalan dalam rantai pasok pangan.
Chuzaemi juga mengingatkan bahwa Indonesia akan memasuki mandatori tahap kedua jaminan produk halal pada 18 Oktober 2026, yang mencakup produk makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, suplemen kesehatan, produk kimiawi hingga rekayasa genetik.
Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dalam mendukung percepatan sertifikasi halal, baik melalui penganggaran, fasilitasi, maupun pengawasan, guna menjamin keamanan dan kehalalan produk yang beredar di masyarakat.(Diskominfo:may / fa2 /