Monitoring Center For Prevention (MCP) Sebagai Instrument Pemberantasan Korupsi

#Sobatkom

Launching Pengelolaan MCP serta

Rapat  Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) 2021 dibuka oleh Mentri Dalam Negeri melalui virtual zoom meeting, Selasa (31/8).

Dalam pidato sambutannya  Mendagri M Tito Karnavian menyampaikan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bagus /good governance   salah satunya dengan adanya dukungan peran kepala daerah bersama inspektur agar terkoneksi dengan sistem MCP disamping tugas Kemendagri  melakukan  pembinaan, supervisi serta pengawasan pemerintahan di daerah di era otonomi daerah.

Sistem MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi.

Adapun area intervensinya meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Tujuannya, MCP mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta  tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam kesempatan yang sama hadir  Firli Bahuri ketua KPK serta

M Yusuf Ateh Kepala BPKB serta undangan Para Kepala Daerah dan Inspektur Daerah serta para Kepala Perwakilan BPKP di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Di Magetan Bupati Magetan hadir didampingi Sekda, Inspektur serta  Kepala BPKAD bertempat di Ruang Rapat Pendap Surya Graha.

Diakhir acara juga dilaksanakan peluncuran Si Wasiat ( sistem informasi pengawasan inspektorat jenderal) dan pengumuman penghargaan  atas 10 Provinsi dalam  tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat jenderal Kementerian Dalam Negeri secara tepat waktu. (Diskominfo/pb.ay/dok.ay/fa2)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *