Artikel

Mengawali langkah strategis di tahun 2026, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumpulkan seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Timur dalam agenda High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pertemuan ini berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (26/2). Sementara itu, Wakil Bupati Magetan Kang […]

Kepala Desa Rejomulyo, Aris Purwanto, menyampaikan komitmennya dalam mengoptimalkan pemanfaatan kebun pekarangan warga melalui program ketahanan pangan desa. Aris menilai masih banyak lahan pekarangan yang kurang produktif dan perlu didorong agar memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Menurut Aris, dana ketahanan pangan dari dana desa yang jumlahnya terbatas harus dimanfaatkan secara tepat dan berkelanjutan, bukan sekadar

Pemkab Magetan secara resmi membuka Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Angkatan 40 dan 41 Tahun 2026. Acara yang dirangkai dengan peluncuran Learning Management System (LMS) “Magetan Ngangeni” ini diselenggarakan di Pendapa Surya Graha Magetan, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro, Asisten Administrasi Umum, Kepala

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat kembali membuahkan hasil. Kabupaten Magetan berhasil meraih Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 35 daerah yang menerima penghargaan ini—sebuah capaian yang patut disyukuri bersama. Penghargaan diserahkan oleh Hanif Faisol Nurofiq kepada Bupati Magetan Nanik Sumantri dalam

Berawal dari panggung kesenian Reog sebagai penabuh gendang, Tiyas Maulana (22) kini sukses memahat jalan hidupnya sendiri. Pemuda asal Dusun Gondang Desa Sidomulyo ini berhasil mengubah peran dari seorang kru menjadi pengrajin topeng barongan yang diperhitungkan, berkat kejeliannya melihat celah bisnis di dunia seni tradisi. Ia menyadari bahwa permintaan akan topeng barongan selalu melonjak pada

Untuk menjaga ketertiban, kondusivitas dan ketenangan beribadah selama bulan suci Ramadan, Pemerintah Kabupaten Magetan bersama aparat penegak hukum gelar operasi gabungan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat hiburan malam, Senin (23/2/26). Kegiatan ini melibatkan unsur Polres, Kodim 0804/Magetan, Subdenpom Magetan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta PSC Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Selain melakukan sidak tempat hiburan

Fasilitas baru yang dipergunakan untuk mendukung tugas dan sinergitas TNI di Kabupaten Magetan resmi difungsikan. Gedung Arupadatu yang berlokasi di kawasan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0804/Magetan ini, ke depannya akan dimanfaatkan sebagai gedung serbaguna untuk rapat koordinasi, evaluasi, hingga acara resmi bersama instansi terkait. Peresmian gedung tersebut berlangsung khidmat pada Senin (23/2/2025), dan dihadiri

Di balik segarnya es buah atau kolak yang membasahi tenggorokan saat azan Magrib berkumandang, ada proses panjang yang menguras keringat. Janggelan, atau cincau hitam, menjadi primadona tak tergantikan selama bulan Ramadhan. Namun, bagi Dina di Desa Tanjungsari, Kabupaten Magetan, proses membuatnya ternyata tak semudah menikmatinya. Menghadapi lonjakan permintaan yang ekstrem setiap tahunnya, Dina tidak mau

Lanjutkan kegiatan dinas hari ini, setelah menjenguk korban musibah kecelakaan kerja konstruksi KDMP di Desa Sidomulyo Sidorejo. Bupati Magetan, Hj. Nanik Sumantri, M.Pd., kemudian hadir secara langsung ke Desa Buluharjo, Kecamatan Plaosan untuk menyambangi warganya yang sedang berduka. Kunjungan ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan bentuk kehadiran pemerintah untuk memberikan dukungan moril bagi Nita dan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong percepatan implementasi Program 3 Juta Rumah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Sekjen Kemendagri, Tomsi Thohir, Senin (23/2/26). Dari hasil evaluasi, Kementerian PKP menyoroti masih didapati rendahnya implementasi pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).