Admin Kominfo

‎Badan Penghubung Daerah Propinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Magetan gelar perhelatan “Gelar Seni Budaya Daerah (GSBD) ” dan Pameran Produk Unggulan Kabupaten Magetan di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Sabtu malam (17/4/26). Agenda strategis ini dirancang sebagai sarana promosi berkelanjutan untuk memperkenalkan kekayaan seni, budaya, serta potensi UMKM, dan ekonomi […]

‎Badan Penghubung Daerah Propinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Magetan gelar perhelatan “Gelar Seni Budaya Daerah (GSBD) ” dan Pameran Produk Unggulan Kabupaten Magetan di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Sabtu malam (17/4/26). Agenda strategis ini dirancang sebagai sarana promosi berkelanjutan untuk memperkenalkan kekayaan seni, budaya, serta potensi UMKM, dan ekonomi

Seorang peternak sapi perah di Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Bernama Pak Naryo, kreatif lakukan inovasi, memanfaatkan limbah kotoran sapi untuk diubah menjadi energi alternatif berupa biogas. Inovasi ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga membantu menekan kebutuhan gas elpiji (LPG) untuk rumah tangga. Di kandangnya, Pak Naryo memelihara sekitar 45 ekor sapi, baik sapi perah

Turut mendukung program nasional Gerakan Indonesia Asri, Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Magetan melaksanakan kegiatan kerja bakti pada Jumat (17/04/26). Kegiatan kerja bakti difokuskan pada pembersihan saluran drainase serta area trotoar di sepanjang Jalan Mayjen Sungkono. Sejumlah ASN tampak bergotong royong membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar drainase

Di tengah suasana tenangnya Desa Taji, Kecamatan Karas, suasana hangat menyelimuti kediaman saudara Heru Setyawan. Sore tadi Rabu (15/04/2026), bukan sekadar rombongan pejabat yang datang, melainkan sebuah pesan kasih dari Ibu untuk warganya yang sedang berjuang untuk segera pulih dari sakitnya. Bupati Magetan, Bunda Nanik, hadir secara langsung untuk menjenguk Heru Setyawan warga RT 005

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.5.7/1218/SJ tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang diterbitkan pada 10 Maret 2026. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi oleh Dr. Paudah, M.Si, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kemendagri, Rabu (15/4/26). Dalam SE tersebut, terdapat 17 peran Pemerintah

PMI sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial, seperti penanganan bencana, donor darah, dan pertolongan pertama, serta bagian dari gerakan Palang Merah Internasional punya peran penting di masyarakat. Hal tersebut kembali ditekankan saat ” Gathering dan Halal Bihalal PMI Magetan” yang digelar di Pendapa Surya Graha, Rabu (15/4/26). Kegiatan ini diikuti Bupati Magetan, Forkopimda, Ketua

Siapa sangka, berawal dari keputusasaan akibat stok jamur tiram yang menumpuk saat pandemi Covid-19, saat distribusi jamur segar mandeg total karena konsumen tidak bisa membeli secara langsung, dan banyak pelaku usaha yang tumbang. Namun, bagi Bharata (45), pengusaha jamur tiram asal Desa Karangsono, Magetan, krisis itu justru menjadi ladang kreativitas. Ia berhasil melahirkan brand lokal

Desa sebagai ujung tombak pembangunan bangsa dituntut untuk terus berinovasi, baik itu terkait pelayanan ke masyarakat maupun dalam upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kedua hal tersebut sepenuhnya di sadari oleh Pemerintah Desa Rejomulyo Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Aris Purwanto Kepala Desa Rejomulyo menuturkan ” Saat ini ada 3 program yang menjadi prioritas Desa Rejomulyo

Pemerintah Provinsi Jawa Timur gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (14/4), dengan fokus pada arah pembangunan tahun 2027 yang menitikberatkan pada penguatan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi berkualitas. . Bupati Magetan Bunda Nanik hadir langsung bersama Ketua DPRD dan perwakilan Bapperida Kabupaten Magetan. . Acara ini menghadirkan seluruh pemangku kepentingan Provinsi