APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan diputuskan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Oleh sebab itu, semua pembahasan maupun penyusunan APBD harus sesuai mekanisme yang berjalan.
Dalam hal ini dilakukan pandangan umum fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2027. Rapat paripurna ini digelar di ruang rapat DPRD Magetan, Rabu (21/10/2026), yang diikuti Bupati Magetan, Forkopimda, Ketua/perwakilan fraksi dan OPD terkait.
Ketua DPRD Magetan Hj. Riyin Nur Asiyah mengatakan, rapat ini adalah lanjutan dari rapat 10 September 2026 terhadap penjelasan bupati tentang rancangan nota keuangan dan rancangan pembangunan daerah APBD tahun anggaran 2027. DPRD mengapresiasi pengantar nota keuangan tentang rancangan peraturan daerah APBD TA. 2027. “Meskipun penuh dengan dinamika yang terjadi, proses ini dapar terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Selanjutnya dari fraksi Golkar Rudiyanto sebagai perwakilan atas jawaban/pandangan berbagai fraksi menyampaikan, Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun anggaran 2027 Kabupaten Magetan Perlu ditempatkan dalam Konteks Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD) Tahun 2027 yang disusun sebagai respon terhadap hasil pelaksanaan dan evaluasi pembangunan serta perkembangan kondisi di Magetan. Perubahan tersebut dapat mencangkup aspek ekonomi, sosial, budaya, pembangunan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Sehingga Rancangan peraturan daerah APBD tahun 2027 harus menjadi gambaran utuh tentang Magetan tahun depan mau dibuat seperti apa. Bagaimana mengelola pendapatan, belanja, dan target-target pembangunan akan dicapai. “Oleh sebab itu, penyusunan APBD tahun 2027 dharus dilakukan secara cermat dan disusun secara matang dan berkelanjutan,” jelasnya.(Diskominfo:wan / IKP1)