Pengawasan obat dan makanan di wilayah Magetan terus dilakukan oleh BPOM di Surabaya dan Madiun, kegiatan pengawasan ini didukung Dinas Kesehatan setempat melalui pembinaan UMKM pangan dan sosialisasi keamanan pangan. Hal tersebut terungkap saat digelar audiensi yang bertempat di ruang rapat bupati Pendapa Surya Graha, Rabu (22/4/26), Bupati Magetan didampingi oleh Dinkes, Disperindag, DPMPTSP dan Dinkop.
Yudi, Kepala Balai Besar BPOM Surabaya menyampaikan, wilayah BPOM ini meliputi Karesidenan Madiun, harapan BPOM semua kab/kot memiliki kantor BPOM. “Kami siap membantu dan berkolaborasi dengan dinas terkait untuk memberikan pelayanan perizinan terkait fungsi peran BPOM pada makanan dan obat,”ujarnya.
Aziz Kepala BPOM Madiun mengatakan, “Kami melakukan banyak sampling khususnya obat-obatan tradisional yang beredar di Magetan apakah sudah memiliki izin dan layak beredar. BPOM hadir di Madiun untuk mempermudah masyarakat dalam hal pembuatan perizinan bahan pangan/obat/kosmetik dan sampling layak pakai/tidak,” ucapnya.
Bupati Magetan Nanik Sumantri mengatakan, Kab. Magetan siap untuk bekerjasama dengan BPOM khususnya UPTD Madiun yang terbentuk bisa berkoordinasi dan berkolaborasi.
“Magetan punya MPP saya berharap BPOM ditempatkan di MPP Magetan agar masyarakat lebih mudah dan dekat dalam mengurus perizinan,” harapnya.
Kadinkes Rohmat Hidayat menjelaskan bahwa, keberadaan BPOM ini sangat membantu dengan berkolaborasinya bersama Dinkes Magetan. Harapan masyarakat lebih terjamin terkait keamanan pangan terutama pada bahan tambahan pangan seperi borak, formalin untuk dapat lebih dikontrol penggunaannya.
“Kami berharap keberadaan Lokapom ini ikut membantu berkembangnya industri rumah tangga, terutama yang memerlukan izin dari BPOM dengan akes yang lebih mudah.
Kepala Disperindag Sucipto menyampaikan, “Kami juga bekerjama dengan BPOM melalui pasar sehat. Untuk IKM kami banyak yang mengeluh pengurusan BPOM ini lama sehingga banyak masyarakat yang malas mengurus karena jauh dan lama. Jadi kami ingin ada sosialiasi dari BPOM kepada masyarakat agar masyarakat tahu sudah ada UPTD BPOM di Madiun, ujarnya.
Kepala DPMPTSP Benny Adrian mengatakan, “Perizinan ini sudah melalui OSS, untuk PIRT bisa kami tangani masalah perizinan. Tetapi untuk izin BPOM kami kesulitan dan kami selama ini berkoordinasi dengan Dinkes untuk maslaah perizinian makanan/obat,” tutupnya.(Diskominfo:wan / fa2 /