Pengawas Intern Pemerintah Kawal Belanja Untuk Pulihkan Ekonomi

Dalam rangka koordinasi mengawal belanja pemerintah untuk memulihahkan ekonomi di masa pandemi, BPKP gelar Rapat Koordinasi  Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas Wasin) Tahun 2021. Rakor bertema Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi digelar secara live, Kamis (27/5). Rakornas dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo dan dihadiri oleh Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ketua KPK, Ketua BPK, Gubernur Jawa Tengah dan Walikota Bupati Seluruh Indonesia

Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menekankan hal-hal yang perlu ditingkatkan BPKP dan seluruh jajaran admin aparat pengawas intern pemerintah diantaranya pengawalan percepatan belanja pemerintah, kualitas perencanaan dan kualitas dan akurasi data.

Jokowi menggarisbawahi bahwa kecepatan harus dibarengi dengan ketepatan. “Pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi”, tegas Presiden.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Atef menyampaikan jika tahun 2021 adalah momentum untuk memulihkan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19. APBN dan APBD menjadi sumber penting dan harus diselenggarakan secara efektif. “Efektifitas program pemerintah sangat bergantung pada tahap perencanaan dan penganggaran”, tambahnya.

Yusuf memaparkan langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Pertama, program kegiatan dan belanja pemerintah harus dirancang dengan baik, jelas hasil dan dampaknya dan jelas ukuran-ukuran nilainya. Kedua, kebijakan dan progran pemerintah harus diorkestrasi dalam satu harmoni baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketiga, data yang akurat, valid dan dikelola dengan baik oleh pemerintah akan mempermudah penyusunan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hingga pelaporan. Keempat, khusus program pemerintah tidak terlepas dari kesigapan untuk mengidentivikasi permasalahan dan merumuskan solusinya sesegera mungkin. “Dalam hal inilah BPKP bersama seluruh APIP yang berperan aktif untuk mengawasi program-program pemerintah”, pungkasnya.(Diskominfo/pb.ryz./dok.wan/tos)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *