Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, kementerian terkait, dan lembaga penunjang perekonomian kembali menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada Selasa (16/9/2025). Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, diikuti oleh Menteri Kependudukan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Perum Bulog, hingga Satgas Pangan Polri tersebut membahas kondisi terkini inflasi, harga pangan strategis, hingga isu stunting dan keseimbangan kependudukan. Untuk Kabupaten Magetan diikuti secara daring dari Ruang Jamuan Pendopo Surya Graha, dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Magetan, Winarto, S.Sn., M.M., Perwakilan Forkopimda, kepala OPD dan beberapa tamu undangan lainnya.
Menteri Kependudukan dalam paparannya menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan populasi. Menurutnya, bonus demografi hanya akan berdampak positif jika pemerintah daerah mampu menyediakan serapan kerja bagi usia produktif. Ia juga menekankan bahwa angka stunting harus menjadi perhatian serius karena berbanding lurus dengan meningkatnya angka kematian. “Menolong satu anak keluar dari stunting sama saja menolong masa depan negeri,” tegasnya.
Mendagri Tito Karnavian menambahkan, visi Indonesia Emas 2045 harus disiapkan sejak sekarang. Menurut Tito, ada 3+1 syarat menuju negara dominan: Angkatan Kerja yang besar, wilayah yang Luas, SDA yang melimpah, dan posisi geografis. Tidak banyak negara yang memiliki 3 syarat itu, yang pertama Negara China, disusul Negara India, Negara Amerika, Negara Rusia, dan Negara Indonesia termasuk diantaranya yang memiliki luas wilayah dan SDA yang melimpah tersebut.
Kemendagri dan DPR, melakukan rapat untuk memberikan reward kepada Pemerintah Daerah, Pemda mendapatkan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan dan DPR sebanyak 1 triliun dengan spesifikasi sesuai dengan kriteria kaitan penanganan inflasi, penanganan sampah, dan penanganan kependudukan yang disiapkan oleh Menteri.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan hasil pemantauan harga pada September 2025. Sebanyak 23 provinsi tercatat mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 13 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dan 2 provinsi stabil. Komoditas penyumbang inflasi terbesar masih berasal dari cabai merah dan daging ayam ras. “Kenaikan IPH tertinggi terjadi di Tapanuli Tengah, didorong oleh kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, dan bawang putih,” ungkap perwakilan BPS.
Bapanas melalui Arief Prasetyo Adi menyampaikan langkah lanjutan dalam menjaga ketersediaan pangan, termasuk pengendalian harga beras di 100 kabupaten/kota, percepatan distribusi jagung bagi peternak, serta fasilitasi distribusi kedelai lokal. “Kami optimis kolaborasi pusat dan daerah dapat mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Bulog juga melaporkan capaian penyaluran bantuan pangan. Hingga pertengahan September, realisasi bantuan pangan telah mencapai 99,42%. Komoditas yang didistribusikan meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, hingga jagung.
Kementerian Pertanian turut menyoroti harga cabai yang kembali merangkak naik. Direktur terkait menyampaikan rencana penambahan lahan produksi cabai besar di Jawa Timur, serta distribusi paket bantuan benih dan pupuk untuk komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, tomat, dan jeruk.
Dari sisi pengawasan, Satgas Pangan Polri memastikan terus melakukan pengecekan distribusi beras dari hulu hingga hilir. Satgas juga menindak tegas praktik repacking beras premium yang merugikan masyarakat. “Harga gula yang masih tinggi di kisaran Rp18.000 per kilogram menjadi perhatian. Kami akan meningkatkan operasi di daerah,” kata Brigjen Polisi Helfi Assegaf.
Rakor inflasi ini menghasilkan sejumlah catatan penting, antara lain percepatan distribusi pangan oleh Bulog, peningkatan peran satgas pangan di daerah, hingga penekanan agar pemerintah daerah lebih aktif menurunkan angka stunting dan menjaga ketersediaan pangan. Pemerintah optimis dengan sinergi pusat dan daerah, inflasi dapat terkendali sekaligus menjaga daya beli masyarakat.(Diskominfo:okt / fa2 / IKP1)