SobatKom
Pemerintah Kabupaten Magetan kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait percepatan dan pengendalian inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang juga diikuti para Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang jamuan Pendopo Surya Graha Magetan pada Senin, (10/07).
Agenda rakor hari ini dirangkai dengan Evaluasi Program 3 juta Rumah dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir.
Dalam arahannya Tomsi Tohir menghimbau agar realisasi Bulog terlaksana di waktu yg tepat dengan Penyaluran tepat sasaran, serta upaya menurunkan harga beras dan MinyakKita menjadi atensi bersama.
‘saya ingin mengingatkan ini 150 Pemda yang dimonitor inflasi year on year 99 diantaranya berada diatas rata-rata nasional, dicek kembali BPSnya mengenai barang apa saja yang naik di wilayah setempat serta sembilan langkah simpulan hasil monev untuk dilaksanakan,” tambahnya.
Pudji Ismartini, Deputi bidang Statistik distribusi dan jasa badan pusat statistik dalam paparannya menyebutkan bahwa inflasi bulan ke bulan Juni 2025 terhadap Mei 2025 sejumlah 0,19 %, inflasi Tahun Juni 2025 Terhadap Juni 2024 1,87%.
“Perkembangan Harga minyakkita Minggu Kedua Juli masih secara nasional masih diatas HET meskipun sudah turun 0.20% dibandingkan bulan Juni, pulau Jawa termasuk diatas HET,” terangnya. Adapun Het minyakkita Rp. 15.700/liter
Direktur Bapanas Badan Pangan Nasional
Arief Prasetyo Adi dalam paparannya menyampaikan
“Hpp jagung ditingkat produsen masih dibawah HPP harapannya penyerapan jagung harganya bisa membaik ditingkat petani,” terangnya.
Stabilisasi Pasokan dan Harga Jagung target 1 juta ton dengan HPP jagung Rp 5.500/kg di tingkat petani.
Adapun Penyaluran SPHP Beras Juli-Desember 1.318.826.629 kg / 1.318 juta ton diseluruh wilayah NKRI
Pada kesempatan yang sama Ahmad Rizal Ramdhani selaku direktur utama Bulog menyatakan bahwa Komitmen Bulog untuk tidak impor “Komitmen kita tidak impor budayakan swasembada pangan,” ucapnya.
Menyampaikan update Evaluasi Program 3 juta Rumah Dirjen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fitrah Nur, menyampaikan sebaran daerah dalam penganggaran di Bidang Perumahan dalam APBD terdapat 19 provinsi yang telah menganggarkan dan 19 provinsi tidak menganggarkan. “pemerintah daerah diharapkan untuk segera melaporkan terkait dengan pendataan di bidang perumahan ini sehingga kita bisa kalkulasikan terkait dengan pengurangan backlog atau program yang akan kita luncurkan baik di tahun 2025 ini maupun sampai tahun 2029,” jelasnya.(Diskominfo:ay / fa2 / IKP1)