Pemerintah Kabupaten Magetan ikuti Rapat koordinasi inflasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara online dari Ruang Rapat Pendopo Surya Graha.
Rapat Koordinasi Inflasi dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir secara hybrid pada Selasa (10/06).
Dalam paparannya Deputi Bidang Statistik dan Distribusi Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini menyebutkan secara historis tahun 2021-2025 pada bulan Mei dominan terjadi inflasi “Inflasi tertinggi Mei 2022 sebesar 0,40 persen sedangkan terendah pada Mei 2025 yang alami deflasi sebesar 0,37 persen,” terangnya.
Adapun komoditas penyumbang andil tertinggi pada Mei 2025 ini adalah tarif pulsa ponsel, emas perhiasan dan kopi bubuk.
Sementara itu Deputi Bapanas, Arief Prasetyo Adi menyebutkan Badan Pangan Nasional dalam Pengendalian Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan akan melaksanakan pemantauan PIBC dimana akan didibuatkan system yang mendetail terkait perhitungan beras masuk dan keluar di PIBC. “Agar input dan outputnya tercatat dengan baik,” terangnya.
Lebih lanjut Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir kembali soroti perkembangan pelaksanaan program prioritas Presiden RI. Dengan penjelasan perkembangan presentase pelaksanaan Program Prioritas Presiden RI di Minggu II Juni 2026 diantaranya, Makan Bergizi Gratis dari Pemerintah Daerah yang belum mengusulkan Lahan SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) sebanyak 231 Pemda.
Program 3 Juta Rumah dimana Pemerintah Daerah yang belum menetapkan PERKADA pembebasan BPHTB dan retribusi PBG sebanyak 9 Pemda.
Pemeriksaan Kesehatan Gratis dimana puskesmas (PKM) yang belum melaksanakan pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebanyak 751 PKM.
Program Koperasi Merah Putih, dimana Desa/Kelurahan yang belum melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus sebanyak 6.262 Desa/Kelurahan.
Program Sekolah Rakyat, Pemerintah Daerah yang belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan Sekolah Rakyat sebanyak 208 Pemda.
“Kembali kami mengingatkan di Minggu kedua bulan Juni terkait program prioritas bapak Presiden RI jika sampai dengan Minggu ke-4 dari saudara sekalian belum mengusulkan maka kami akan mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk pemeriksaan kepada Kepala Daerah yang belum melaksanakan pengusulan,” tegasnya.(Diskominfo:ay / fa2 / IKP1)bulan Juni terkait program prioritas bapak Presiden RI jika sampai dengan Minggu ke-4 dari saudara sekalian belum mengusulkan maka kami akan mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk pemeriksaan kepada Kepala Daerah yang belum melaksanakan pengusulan,” tegasnya.(Diskominfo:ay / fa2 / IKP1)