Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan kembali ikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah, Selasa (19/8/2025). Rakor yang dipimpin langsung oleh Tomsi Thohir, Sekretaris Jenderal Kemendagri tersebut dilaksanakan secara virtual melalui zoom.
Pemkab Magetan mengikuti jalannya rakor secara daring dari Ruang Jamuan Pendopo Surya Graha, dihadiri oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) bersama perwakilan forkopimda dan sejumlah OPD terkait.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing melalui penguatan sinergi lintas sektor, utamanya sektor pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap program 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat, mulai dari penyediaan lahan, percepatan perizinan, hingga kemudahan fasilitasi pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Narasumber pertama, Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS menjelaskan tentang tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga minggu ke-2 Agustus 2025 bahwa sinyal inflasi selama dari Januari – Juli 2025, Indonesia telah mengalami 3 kali deflasi bulanan (Januari, Februari dan Mei), serta 4 kali inflasi pada Maret, April, Juni dan Juli.
“Inflasi bulanan tertinggi pada Maret 2025 sebesar 1,65% dan deflasi bulanan terdalam terjadi pada Januari 2025 sebesar 0,76%,” lanjut Ateng
“Komoditas penyumbang andil inflasi Januari – Juli 2025 (year to date, %) yaitu beras (0,15%), bawang merah(0,10%), tomat (0,08%), cabai rawit (0,08%).”
“Pada Minggu kedua Agustus 2025, tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 22 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH adalah cabai merah, bawang merah dan beras.”
Selanjutnya narasumber dari Bulog, Rini Andrida menyampaikan perkembangan realisasi penyaluran SPHP Juli s.d Desember 2025 sampai saat ini sebesar 38.811 ton dengan volume realisasi tertinggi yaitu Provinsi Jawa Timur.
“Sebagai aksi dan strategi penjualan beras SPHP, Bulog telah melakukan sinergi dengan TNI/Polri, Pemda, KDMP dan BUMN Pangan lainnya, Program Canvasing oleh seluruh karyawan Bulog, Penyaluran ritel modern SPHP Beras dan Penjualan beras di setiap Gudang.” terang Rini
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menjelaskan aksi Badan Pangan nasional dalam pengendalian ketersediaan dan stabilisasi pangan.
Kemendag, Nawandaru, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri dalam paparannya menyampaikan upaya optimalisasi pendistribusian MinyaKita, “Dalam rangka upaya stabilisasi minyak goreng, diminta kerja sama produsen untuk tetap menjaga optimalisasi pendistribusian MINYAKITA melalui peningkatan kerja sama pasokan BUMN Pangan (Perum BULOG dan IDFOOD) guna difokuskan kepada pedagang pengecer di dalam pasar rakyat.”
Kasatgas Pangan Polri, BJP Helfi Assegaf, S.I.K., M.H menyampaikan perkembangan komoditi yang menjadi fokus perhatian yaitu beras.
“Upaya Satgas Pangan Polri dalam menangani komoditi yang menjadi fokus perhatian tersebut adalah menggelar Program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai tindak lanjut hasil rakor Kapolri dan Direktur Utama Perum Bulog.
Dilanjut dengan materi dari Kejaksaan Agung RI, Dr. Diah Yuliastuti, S.H., M.H. yang menyampaikan bahwa, “Program stabilisasi dan bantuan pangan harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Kejaksaan siap mengawal dan memberikan pendampingan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, praktik korupsi atau penyimpangan distribusi yang berpotensi menambah tekanan inflasi daerah.”
Dari KemenPKP, Dirjen PKP menyampaikan 3 hal yaitu terkait dengan dukungan pemerintah daerah terhadap SKB 3 Menteri, dukungan penganggaran dan dukungan pendataan terkait perumahan.
“Kemendagri dan KemenPKP akan melakukan pengawasan terhadap implementasi PBG dan BPHTB Gratis di seluruh Indonesia. Menurut data per tanggal 8 Agustus 2025 terdapat 283 Kab/Kota yang belum menerbitkan PBG khusus MBR.”
“Program 3 Juta Rumah yang merupakan Program Strategis nasional (PSN) dan Pemda wajib ikut serta menyukseskan Program ini” tegas Imran
Pemkab Magetan menyatakan siap mendukung arahan Kemendagri dengan terus memperkuat koordinasi antar-OPD, menjaga ketersediaan bahan pokok, serta memberikan kontribusi nyata dalam program penyediaan perumahan layak huni.
Melalui rakor ini, diharapkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan perumahan yang terjangkau.(Diskominfo:may / fa2 / IKP1)