Pemerintah Kabupaten Magetan ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi, evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program Tiga Juta Rumah, sosialisasi Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada pemerintah daerah, serta fasilitasi sertifikasi halal tahun 2025, Senin (11/08/25).
Rakor yang diselenggarakan secara virtual ini diikuti oleh jajaran pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk perwakilan dari Pemkab Magetan yang mengikuti secara daring dari Ruang Rapat Pendopo Surya Graha.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memimpin langsung jalannya rakor. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur dan program strategis nasional.
Rakor ini juga membahas keamanan siber melalui sosialisasi Surat Edaran Bersama Nomor 600.5/3022/SJ dan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada pemerintah daerah. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K. BSSN menghimbau pemerintah daerah untuk segera membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di daerah masing masing guna menindaklanjuti dan mengantisipasi insiden kebocoran siber di daerah. Adapun upaya yang perlu dilakukan kepala daerah yaitu dengan:
- Pembentukan TTIS
- Penyediaan SDM
- Penganggaran operasional
- Registrasi TTIS
- Pembinaan dan pengawasan
- Pelaporan berkala
“Pembentukan tim ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan data dan infrastruktur digital pemerintah daerah dari ancaman siber.” harapnya
Selain itu, Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH) turut memaparkan program fasilitasi sertifikasi halal tahun 2025, yang ditujukan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Haikal menghimbau kepala daerah untuk berjuang bersama untuk sertifikat halal.
Sementara Kepala BPS, Amalia Adininggar menjelaskan perkembangan inflasi nasional per Juli 2025, yakni 2,37% year-on-year dan 0,30% month-to-month. Inflasi tahunan dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,88%), perumahan, udara, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,38%), serta transportasi (0,25%). Sementara inflasi bulanan disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,29%), pakaian dan alas kaki (0,02%), serta rekreasi, olahraga, dan budaya (0,02%).
“Secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu 1 bulan Agustus 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH. Komoditas Penyumbang kenaikan IPH adalah cabai merah, bawang merah dan beras.”
Disamping itu, Amalia juga memaparkan bahwa “Tiga Provinsi dengan Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah di Maluku utara 32,09%, Sulawesi Tengah 7,90%, Kepulauan Riau 7,14%.” ujarnya
Sementara itu, pada evaluasi Program Tiga Juta Rumah, pemerintah pusat menekankan perlunya dukungan aktif dari daerah melalui penyediaan lahan, penyederhanaan perizinan, dan koordinasi lintas sektor.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Magetan berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas inflasi, mempercepat pembangunan ekonomi, mendukung penyediaan perumahan rakyat, memperkuat keamanan siber, serta memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal.(Diskominfo:may / fa2 / IKP1)