Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah hari ini digelar Kemendagri, dan dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Thohir. Senin (12/1/25)
Dalam rakor kali ini, Tomsi soroti tren inflasi Desember 2025 yang lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun 2024.
Data menunjukkan inflasi tahun ke tahun (Desember 2025 terhadap Desember 2024) sebesar 2,92%, sementara inflasi bulan ke bulan (Desember 2025 terhadap November 2025) mencapai 0,64 %. Angka ini menjadi sinyal kuat, diperlukannya langkah korektif dan perencanaan perbaikan yang lebih terukur dari para kepala daerah untuk tahun 2026. Tomsi kemudian mengingatkan bahwa rapat koordinasi jangan sekadar menjadi formalitas. Ia meminta pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota, mengoreksi kinerja pengendalian inflasi dan berani membandingkan diri dengan daerah lain.
“Bagaimana bisa kalah dengan Sumatera Utara yang Desember kemarin mengalami bencana, tetapi mampu menjaga inflasi,” ujarnya.
Menurut Tomsi, rapat ini harus menjadi cermin kerja keras kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen nyata terhadap program nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah.
Sejumlah komoditas strategis menjadi perhatian utama dalam rakor kali antara lain bawang putih, telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, dan beras. Berdasarkan ringkasan inflasi Desember 2025, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi, baik secara bulanan maupun tahunan, dengan komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar, dan beras memberi andil signifikan.
Menjelang Ramadan, Tomsi meminta daerah melakukan persiapan dini dan segera menggerakkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan rapat koordinasi, penguatan pasokan, dan langkah antisipatif agar lonjakan permintaan tidak memicu gejolak harga.
Rapat juga diisi paparan Direktur Statistik Harga BPS mengenai catatan peristiwa ekonomi sepanjang 2025, termasuk pengaruh harga emas internasional, perkembangan BBM nonsubsidi, penyesuaian batasan harga jual eceran hasil tembakau, hingga dampak program diskon tiket transportasi terhadap inflasi.
Badan Pangan Nasional memaparkan aksi menjaga stabilitas harga pangan sepanjang 2025 dan rencana 2026, seperti Gerakan Pangan Murah, penyaluran SPHP, bantuan pangan, fasilitasi distribusi, hingga penguatan kios pangan. Sementara itu, Kementerian Perdagangan menekankan penguatan distribusi dan pengawasan harga. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menekan inflasi, menjaga ketersediaan pangan, dan memastikan keberhasilan agenda pembangunan, termasuk Program 3 Juta Rumah, berjalan beriringan dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Magetan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi kali ini secara daring dari Ruang Jamuan Pendopo Surya Graha, rakor diikuti oleh Bupati Magetan, perwakilan forkopimda, OPD terkait serta seluruh camat se Kab. Magetan. Pemerintah Kabupaten Magetan berkomitmen dalam hal ini untuk segera menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat.(Diskominfo:may / fa2