Indonesia memiliki potensi yang besar dalam ekonomi digital. Hal tersebut diutarakan Presiden Indonesia, Joko Widodo. Presiden mengatakan bahwa di tahun 2025, ekonomi digital diperkirakan mencapai USD146 miliar. Kontribusi ekonomi digital Indonesia juga diproyeksikan naik delapan kali di tahun 2030 yaitu di angka Rp4.531 triliun.
“Seluruh sektor digital juga mengalami pertumbuhan dua digit di tahun 2021. Tapi yang saya tidak ingin adalah Indonesia hanya menjadi pasar saja, Indonesia juga harus menjadi pemain,” ujar Presiden, Selasa (01/03).
Untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain di dunia digital, Joko Widodo memandang bahwa ekosistem yang kondusif harus dibangun bersama-sama. Salah satunya, dengan melakukan pelatihan berbasis digital yang dilakukan oleh kementerian dan pihak ketiga.
Sejalan dengan harapan Presiden, dua Kementerian telah lama melakukan pelatihan berbasis digital. Pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS). Program pelatihan pengembangan kompetensi yang telah diberikan kepada talenta digital Indonesia sejak tahun 2018. Program Digital Talent Scholarship bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi angkatan kerja muda Indonesia, masyarakat umum, dan aparatur sipil negara.
Kedua, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan pelatihan Kartu Prakerja. Sebuah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Mitra dari pelatihan Kartu Prakerja didominasi oleh perusahaan berbasis digital di Indonesia.(Diskominfo /pub.fik /dok:presidenri.go.id /fa2/IKP1)