Artikel

Masih dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke – 54 Tahun 2025, hari ini dilaksanakan pengajian yang bertemakan, ” Kompetensi dan Akhlak Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di Pendapa Surya Graha , Rabu 17/12/2025. Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan , Welly Kristanto menyampaikan bahwa Korpri mengemban amanah yang cukup berat sebagai pelayan […]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus berkomitmen dalam mendorong kualitas pelayanan publik di Indonesia. Komitmen ini diwujudkan dengan penetapan 28 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 551 Tahun 2025 tentang Outstanding Public Service Innovations (OPSI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025. Sebagai bagian integral dari upaya pengembangan dan

Untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Magetan menggelar pasar murah di halaman Sumber Kuluhan, Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Rabu (17/12/25). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di

Sebagai badan publik, sekolah memiliki kewajiban menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan publik. Guna mendorong terbentuknya PPID Sekolah, Dewan Pendidikan Kabupaten Magetan menggelar Diskusi Pendidikan bertajuk “Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Pada Satuan Pendidikan”, Selasa (16/12/2025). Kepala Dinas Pendidikan,

Terima SK, PPPK Paruh Waktu Dituntut Adaptif Kompeten dan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Pelayanan 1.119 PPPK Paruh Waktu Kabupaten Magetan terima SK di Alun-alun Magetan, pagi ini. Selasa (16/12/25) Mengenakan seragam Korpri, para PPPK Paruh Waktu telah memadati Alun-Alun Magetan, membentuk barisan yang berjajar rapi untuk melaksanakan Aapel dengan agenda Apel Penyerahan Keputusan Bupati Magetan tentang

Jelang Hari Natal dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama Bulog cabang Ponorogo, hari ini gelar pasar murah di halaman Bumdes Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan, (16/12/25). Pasar murah yang di gelar menyediakan berbagai kebutuhan pokok sehari hari untuk warga seperti beras, minyak goreng, bawang putih , bawang merah dan dan

. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025 di Empire Ballroom, Grand Empire Palace Hotel Surabaya, Selasa (16/12). Kegiatan yang diikuti sekitar 220 peserta ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam membangun budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir langsung dan

Apel Penyerahan Keputusan Bupati Magetan tentang Pengangkatan PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025 digelar pada Selasa (16/12/25). Disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Magetan Drs Masruri, dalam laporannya menyebutkan sebanyak 1119 PPPK Paruh waktu tersebut resmi diangkat dengan rincian guru sejumlah 38 orang , tenaga teknis 1081

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tepat pada hari ini, Senin, 15 Desember 2025, di Jakarta, Kementerian PANRB meresmikan sembilan Mal Pelayanan Publik (MPP) baru di Indonesia. Acara peresmian yang dilakukan pada triwulan IV tahun ini, juga dirangkai dengan penyerahan anugerah

Kejaksaan Republik Indonesia menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah se-Jawa Timur dalam rangka mempersiapkan penerapan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku tahun 2026. Sinergi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta