Artikel

Bupati Magetan menerima audiensi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Magetan pada Jumat (5/12/2025) di ruang rapat Pendapa Surya Graha. . Ketua FKUB Magetan Hamim Jazuli, menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan Bupati untuk menerima audiensi serta menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Berkat sinergi dan perhatian tersebut, FKUB Magetan dapat tetap eksis […]

Pemerintah Kabupaten Magetan menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 bertempat di Ruang Rapat Ki Mageti, Jum’at (5/12/2012). Pertemuan ini bertujuan untuk memantau realisasi penyerapan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memantau pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengurai permasalahan yang mungkin muncul selama pelaksanaannya. Rapat evaluasi ini diagendakan secara

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) hari ini gelar Wisuda Sekolah Lansia Tangguh Standar 1 dan Sekolah Orang Tua Hebat Standar 1 di Ruang Pertemuan Putra Nirwana, Kamis (4/12/25). Kegiatan ini diikuti peserta Sekolah Lansia Tangguh dari Desa Puntukdoro, Desa Plumpung, dan Desa Pacalan, sementara peserta Sekolah Orang Tua Hebat

Wisuda Sekolah Lansia Tangguh yang digelar DPPKBPPPA Magetan meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta, salah satunya Bu Partini, wisudawati berusia 53 tahun asal Desa Plumpung, Kecamatan Plaosan. Sehari-hari ia berprofesi sebagai penjahit, sementara suaminya bekerja sebagai petani. Saat ditemui setelah prosesi wisuda, Bu Partini mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya karena mendapatkan banyak pengalaman berharga dari

Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP) menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat sektor esensial, yakni ketahanan pangan. Hal ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan Tahun 2025 yang bertempat di Pendapa Surya Graha, Kamis (04/12/25). Mengangkat tema “Kolaborasi Mewujudkan Hak Atas Pangan untuk Kehidupan dan Masa Depan yang Lebih Baik,”

PPID Utama Kabupaten Magetan menyelenggarakan Penguatan Kapasitas Pelayanan Informasi bagi PPID Pelaksana bertema “Memperkuat PPID Pelaksana Untuk Mendukung Magetan Informatif” pada Kamis (04/12/25) di Ruang Rapat Kolaborasi Diskominfo Magetan.Kegiatan ini diikuti PPID Pelaksana dari OPD dan kecamatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan informasi publik. Seluruh materi dalam kegiatan ini disampaikan langsung oleh narasumber, Rudi

Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Drs. Welly Kristanto, M.Si, memberikan sambutan dalam rangkaian kegiatan Penguatan Kapasitas Pelayanan Informasi PPID Pelaksana yang digelar di Diskominfo Magetan. Beliau menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Magetan yang berhasil meraih predikat Kabupaten Informatif, dan berterima kasih kepada Diskominfo serta seluruh PPID Pelaksana atas kontribusi yang telah membawa Magetan berada pada predikat

Kegiatan Petik Hasil Kampung “Aku Hatinya PKK” berlangsung meriah di Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, pada Rabu (3/12/25). Acara yang digelar oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur ini dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, S.E., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Magetan, Arini Handayani, S.Sos., M.Si. Turut hadir dalam kegiatan

Masih dalam rangkaian Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan, Bupati Magetan Hj. Nanik Sumantri, S. Pd, M.Pd menyampaikan Pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Magetan Tahun 2025–2045. Dokumen strategis jangka panjang ini digadang menjadi kompas pembangunan sektor pariwisata Magetan selama dua dekade ke depan. Bupati mengapresiasi penuh inisiatif

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan pada Rabu (3/12/25) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Hampir seluruh fraksi memberikan pandangan kritis, menyoroti tumpang tindih kebijakan, perubahan regulasi nasional, serta urgensi rekonstruksi total agar tata kelola aset daerah lebih akuntabel, adaptif, dan selaras dengan