Pemerintah Kabupaten Magetan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan kenaikan harga gula pasir dan tarif angkutan udara serta evaluasi dukungan pemerintah dalam Program 3 Juta Rumah, Senin (9/11/26). Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Pendopo Surya Graha secara hibrida dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, pemerintah daerah diminta terus memperkuat langkah konkret pengendalian inflasi melalui pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok, serta melakukan intervensi terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Berdasarkan paparan Menteri Dalam Negeri dalam materi Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, inflasi nasional year-on-year (y-o-y) Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23%. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur mencatat inflasi sebesar 3,09%, masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 1,5–3,5%.
Dalam pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu pertama November 2026, sejumlah daerah masih mengalami kenaikan harga komoditas pangan, di antaranya cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan gula pasir. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar segera mengambil langkah pengendalian sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Sementara itu, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Ateng Hartono, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa inflasi month-to-month (m-to-m) Oktober 2026 sebesar 0,22%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi September 2026 maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,51% dengan andil 0,15%. Adapun gula pasir mengalami inflasi sebesar 0,55% dengan andil 0,002%.
Dalam paparan Badan Pangan Nasional, perkembangan harga pangan minggu pertama November 2026 menunjukkan bahwa gula konsumsi menjadi salah satu komoditas yang memerlukan perhatian dan intervensi, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3TP). Harga gula konsumsi tercatat Rp18.705,00 per kilogram di wilayah non-3TP dan Rp22.674,00 per kilogram di wilayah 3TP. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta penguatan pasokan dan distribusi gula.
Direktur PT ID FOOD, Dwi Sutoro, menjelaskan bahwa pihaknya memperoleh penugasan pengolahan gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal putih (GKP) sebanyak 150 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 ribu ton difokuskan untuk pengolahan di wilayah Indonesia Timur guna memperkuat ketersediaan pasokan di kawasan tersebut.
PT ID FOOD juga memiliki stok sekitar 30 ribu ton yang tersebar di berbagai cabang di seluruh Indonesia. Hasil pengolahan gula selanjutnya akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga awal 2027, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga gula di berbagai daerah.
Selanjutnya, perwakilan Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, memaparkan perkembangan tarif angkutan udara dan pengaruhnya terhadap inflasi. Ia menjelaskan bahwa bobot angkutan udara dalam penghitungan inflasi nasional mencapai 0,72%, dengan pengaruh lebih besar di sejumlah wilayah Indonesia Timur.
Kenaikan tarif angkutan udara dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain harga avtur, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta biaya operasional dan perawatan pesawat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui stimulus fiskal dan kebijakan penyesuaian biaya untuk menjaga keterjangkauan harga tiket pesawat serta mobilitas masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan perhatian terhadap kondisi transportasi udara sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan program perumahan nasional.
Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, baik dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menjamin ketersediaan pasokan pangan, mengantisipasi kenaikan tarif transportasi, maupun mendukung program prioritas nasional. Dengan langkah konkret dan sinergi lintas sektor, stabilitas ekonomi daerah serta daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga.(Diskominfo:may / fa2 /