Rakor Inflasi Bahas Harga Pangan, Evaluasi 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Produk Halal

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi hari ini digelar, dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Thohir, dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal, Senin (20/4/26).

Dalam rakor tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono memberikan paparan tentang perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ketiga April 2026. Berdasarkan data BPS, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH lebih banyak dibandingkan yang mengalami kenaikan, menunjukkan tren inflasi yang relatif terkendali pasca Lebaran.

Komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, serta daging ayam ras masih menjadi penyumbang utama fluktuasi harga di berbagai daerah. Sementara itu, di sejumlah wilayah termasuk Jawa Timur, penurunan harga komoditas tersebut turut mendorong terjadinya deflasi.

Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hingga pertengahan April 2026, capaian pendataan perumahan baru mencapai sekitar 996 ribu unit atau 33,21 % dari target nasional.

Di sisi lain, implementasi kebijakan pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah dijalankan di seluruh daerah, meski masih terdapat ratusan kabupaten/kota yang belum optimal dalam pelaksanaannya.

Rakor juga dirangkaikan dengan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, sekaligus mendorong daya saing produk nasional.

Melalui rakor ini, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, mempercepat penyediaan hunian layak, serta memastikan implementasi kebijakan strategis nasional berjalan optimal di seluruh wilayah.(Diskominfo:may / fa2 /

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *