Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan, hari ini di buka secara langsung oleh Wakil Bupati Magetan,Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. Rabu (01/04/26) di Ruang Rapat Ki Mageti Pemda Magetan
Rakor kali ini mengambil tema ” Menuju Graduasi Kemiskinan”, dihadiri Wakil Bupati Magetan selaku Ketua TKPK 2025-2029 , Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Magetan , Ketua Komisi D DPRD Magetan,Kepala Dinas Sosial , Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Tim TKPK dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Magetan.
Dalam rakor kali ini, didapati persentase penduduk miskin di Kabupaten Magetan yang menunjukkan tren menurun dari 10,35% pada 2020 menjadi 9,14% per Maret 2025.
Capaian ini lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur, namun angkanya masih sedikit di atas tingkat kemiskinan Nasional yang mencapai 8,47% per Maret 2025 dan menempati peringkat 21 terendah di Jawa Timur dengan nilai 9.14.
Jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten sekitarnya, angka kemiskinan Kab. Magetan berada dibawah Kab. Madiun dan Kab. Ngawi namun berada diatas Kota Madiun dan Kabupaten Ponorogo hal ini berarti kinerja penurunan kemiskinan Magetan berada pada posisi tengah di wilayah sekitarnya-lebih baik daripada Kab. Madiun dan Kabupaten Ngawi, tetapi masih tertinggal dari daerah yang memilik tingkat kemiskinan lebih rendah (Kota Madiun dan Kabupaten Ponorogo).
Menyikapi kondisi tersebut Kang Suyat dalam arahannya berharap untuk perbaikan DTSEN bisa lebih tajam serta perlunya kajian hubungan budaya dengan kemiskinan.
Dikesempatan yang sama, Kepala Bapperida Magetan Eko Muryanto, S.IP.,M.Si. menyebut diperlukan peran serta
Seluruh OPD untuk berjalan bersama mengorkestrasi kolaborasi semua pihak dari tingkat provinsi, dan menentukan super prioritas.
“Harmonisasi antar OPD jadi satu timwork dan tidak ada sub sistem yang berdiri sendiri, lalu Penajaman DTSEN dari tingkat RT” paparnya.
Upaya Pemerintah Kabupaten Magetan diantaranya dengan fokus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan.(Diskominfo:ay / fa2 /