Mutasi sebagai proses dinamika alami dari suatu organisasi hari ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Sebanyak 185 pejabat administrator dan pengawas eselon III dan IV resmi dilantik oleh Bupati Magetan, Hj. Nanik Sumantri, M.Pd di Pendopo Surya Graha, Jumat (30/1/2026). Rotasi ini dimaksud sebagai langkah strategis untuk memastikan agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah banyaknya kekosongan jabatan.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pelantikan tidak boleh dimaknai sekadar seremoni perpindahan posisi, melainkan momentum penguatan komitmen pengabdian kepada masyarakat. Ia menyoroti bahwa akselerasi kinerja pemerintahan sangat bergantung pada kelancaran pelayanan publik. “Tidak boleh ada pelayanan yang terhambat, tidak boleh ada urusan masyarakat yang terbengkalai hanya karena proses transisi jabatan,” tegasnya, seraya meminta pejabat yang dilantik menghadirkan layanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan.
Bupati juga menjelaskan bahwa mutasi dilakukan untuk mengisi banyak posisi kosong akibat purna tugas dan pergeseran sebelumnya. Penempatan pejabat, menurutnya, berbasis kebutuhan organisasi agar setiap unit kerja memiliki personil yang mampu menjalankan tugas secara berkelanjutan. Proses pengisian jabatan disebut telah melalui telaah berjenjang oleh tim penilai kinerja dan dilaksanakan setelah terbit pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara, sehingga memiliki landasan hukum yang kuat.
Lebih jauh, pelantikan ini diharapkan menjadi motor penggerak terwujudnya birokrasi profesional yang responsif terhadap kebutuhan rakyat. Bupati berpesan agar pejabat administrator dan pengawas menjadi jembatan efektif antara kebijakan strategis dan implementasi teknis di lapangan. Bupati Nanik menekankan pentingnya integritas, inovasi, dan kemampuan adaptasi cepat di tempat tugas baru demi mendukung cita-cita pembangunan daerah yang tertuang dalam Sapta Karsa.
Pemerintah Kabupaten Magetan berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja maksimal. Dengan formasi baru ini, birokrasi diharapkan semakin solid dalam mendukung program prioritas daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.(Diskominfo:may / fa2 /