Selain fokus kepada pengendalian inflasi, Rapat Koordinasi Tahun 2026 juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Paparan tersebut disampaikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai upaya memastikan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam pencapaian target program tersebut.
Melalui, Direktur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran, yang menjelaskan bahwa seluruh kepala daerah diharapkan sudah mulai mempertimbangkan usulan rancangan awal dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan 2027, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk sektor perumahan harus terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan besarnya kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Lebih lanjut, Imran menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menggencarkan sosialisasi dan implementasi kebijakan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi MBR. Kebijakan ini dinilai strategis untuk mendorong keterlibatan pengusaha, pengembang, kontraktor, hingga masyarakat agar lebih aktif membangun dan memperbaiki hunian. “Kebijakan sudah ada, sekarang tantangannya adalah bagaimana daerah memastikan informasi ini sampai ke masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menggerakkan pemerintah desa agar mengalokasikan anggaran renovasi RTLH melalui APBDes. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa menjadi kunci keberhasilan program 3 juta rumah, sekaligus sebagai bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Magetan mengikuti rapat secara daring dari Ruang Jamuan Pendapa Surya Graha ,Senin (19/1/25) dihadiri oleh Bupati Magetan, perwakilan Forkopimda, Asisten, OPD terkait, serta para camat se-Kabupaten Magetan yang mengikuti secara virtual. Keikutsertaan ini menjadi wujud komitmen Pemkab Magetan dalam mendukung kebijakan nasional, baik dalam pengendalian inflasi maupun percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Melalui evaluasi ini, diharapkan pemerintah daerah semakin solid dalam merumuskan kebijakan anggaran, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan bahwa Program 3 Juta Rumah tidak hanya menjadi target nasional, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.(Diskominfo:may / fa2 /