Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ahmad Wiyagus memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dari Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (29/12/2025). Rakor digelar secara hybrid dan diikuti kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam arahannya, Komjen Pol (Purn) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M. menegaskan rakor ini menjadi momentum penentuan akhir pengendalian inflasi tahun 2025 sekaligus evaluasi menyeluruh untuk menyiapkan kebijakan tahun 2026.
“Rakor inflasi hari ini menjadi penentu akhir tahun 2025. Jika masih terdapat kendala, harus dilakukan evaluasi agar ke depan lebih baik. Mari kita siapkan tahun 2026 dengan menjaga stabilitas ekonomi dari pelosok negeri,” tegasnya.
Wamendagri menyampaikan, capaian inflasi year on year 2025 didominasi komoditas bawang merah, daging ayam ras, dan bahan pangan strategis lainnya. Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), potensi pembengkakan inflasi meningkat, diperparah kondisi cuaca ekstrem di Sumatera dan Kalimantan Selatan berdasarkan pemantauan BMKG. Pemerintah pusat mengapresiasi daerah yang mampu menekan inflasi, seraya menegaskan inflasi daerah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Peran pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, S.E., M.E Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI menyampaikan tinjauan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-IV Desember 2025. Ia mengungkapkan, 37 provinsi mengalami kenaikan IPH, dengan komoditas utama penyumbang kenaikan yakni cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah.
“Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH lebih banyak dibandingkan yang mengalami penurunan,” jelasnya.
BPS mencatat kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Kabupaten Nias Utara sebesar 12,35 persen didominasi komoditas daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit dan beras, di Pulau Jawa di Kabupaten Bantul sebesar 5,59 persen didominasi komoditas cabai rawit, bawang merah dan daging ayam ras, serta di luar Jawa dan Sumatera di Kabupaten Lombok Timur sebesar 14,96 persen, didominasi komoditas cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras.
Dari sisi kebijakan, Dr. Kelik Budiana, S.Si., M.Kom., IPU Kepala Pusat Data dan Informasi menyampaikan ketersediaan pangan nasional menjelang Tahun Baru 2026 dalam kondisi mencukupi dan tidak memerlukan impor untuk komoditas utama seperti beras, cabai, dan ayam ras.
“Kami terus melakukan regulasi stabilisasi pasokan dan harga melalui penguatan kolaborasi, optimalisasi skema serapan B2B, serta pemanfaatan dana BTT pemerintah daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur II Kantor Staf Presiden (KSP) Prof. Popy Rufaidah menekankan pentingnya respons cepat terhadap tren kenaikan harga sejumlah komoditas.
“Respon cepat dalam dua hingga tiga minggu ke depan sangat krusial agar disparitas harga tidak berlanjut,” tegasnya.
KSP mencatat komoditas yang perlu perhatian khusus di antaranya cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, gula pasir, serta realisasi penyaluran beras SPHP yang masih rendah.
Pada rakor tersebut, Kementerian Pertanian memastikan pasokan cabai nasional menjelang Nataru dalam kondisi aman meski curah hujan tinggi menjadi tantangan. Perum Bulog melaporkan total pengadaan setara beras dalam negeri tahun 2025 mencapai 3,43 juta ton, dengan stok terbesar di Kanwil Jatim, Sulselbar, Jabar, DKI Jakarta, dan Jateng.
Zoom Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tersebut dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah.
Rakor ini turut diikuti Staf Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan bersama Tim TPID Kabupaten Magetan secara daring dari Ruang Jamuan Pendapa Surya Graha Kabupaten Magetan.(Diskominfo:okt / fa2 / IKP1)