Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Mall Pelayanan Publik (MPP) pada Jumat (21/11) di Ruang Jamuan Pendopo Surya Graha. Pertemuan ini tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, melainkan sebagai ruang evaluasi kritis atas kualitas pelayanan publik sekaligus momentum memperkuat arah reformasi birokrasi daerah.
Rakor dihadiri Wakil Bupati Magetan Kang Suyat, Kepala Pengadilan Negeri Mayasari Oktavia, Sekretaris Daerah Welly Kristanto, perwakilan Polres, Kejaksaan, Pengadilan Agama, serta seluruh perangkat daerah dan instansi yang membuka layanan di MPP.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro membuka rapat evaluasi dengan gaya lugas dan sederhana: “Jadi satu tempat, sejuta manfaat,” tuturnya, menggambarkan kompleksitas pelayanan ketika banyak instansi digabungkan dalam satu gedung. Keluhan masyarakat yang masih muncul, mulai fasilitas tidak memadai, ruangan kurang nyaman, hingga kebutuhan penambahan sarana seperti lift, kembali menjadi sorotan.
Wabup menegaskan bahwa pelayanan publik harus bergerak dari pola lama yang represif menuju responsif. “Kita harus semakin responsif. Tidak boleh hanya menyuarakan keluhan. Harus ada konsep, ada perencanaan, dan harus dipertimbangkan,” jelasnya.
Dalam paparannya, Wabup juga mengingatkan bahwa MPP bukan sekadar tempat memindahkan loket-loket layanan, tetapi simbol perubahan pola pikir birokrasi. Pelayanan harus melindungi, memudahkan, dan membahagiakan. Ia mencontohkan bagaimana layanan swasta sering jauh lebih nyaman dan profesional dibanding layanan pemerintah. Itu sebabnya MPP dibangun agar masyarakat merasakan standar pelayanan yang lebih baik.
Meskipun sejumlah persoalan masih menghambat kualitas layanan. Seperti beberapa loket layanan dilaporkan tidak konsisten buka. Fasilitas belum ramah disabilitas. Konektivitas internet tidak stabil. Hal-hal inilah yang menurut Wabup harus segera diselesaikan. “Konsisten dong. Kalau tidak buka, ini nanti jadi masalah. Kalau masalahnya SDM atau anggaran, ya harus dicarikan solusi,” tegasnya.
Selain itu, ia mengusulkan pemikiran jangka panjang seperti modernisasi Pasar Baru sebagai pusat MPP yang lebih representatif dan kekinian. “Kita perlu berpikir ke depan. Bagaimana wajah pelayanan publik bisa semakin baik,” tambahnya.
Rakor ini juga menjadi ruang bagi instansi untuk menyampaikan kebutuhan dan hambatan. Beberapa instansi, seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, menyampaikan perlunya peningkatan dukungan sarana untuk mempercepat pelayanan masyarakat.
Dengan adanya Rakor dan Monev ini, Pemkab Magetan berharap pelayanan publik di MPP Magetan dapat semakin inklusif, ramah, efektif, dan professional sejalan dengan visi “Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan”.(Diskominfo:may / fa2 / IKP1)