Pemerintah Kabupaten Magetan mengikuti Zoom Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah serta Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Senin (8/9/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan diikuti oleh jajaran kementerian/lembaga terkait. Untuk Kabupaten Magetan, diikuti secara daring dari Ruang Rapat Pendopo Surya Graha, dihadiri oleh Bupati Magetan Hj. Nanik Sumatri, Pj. Sekda, kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Magetan.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa hingga tahun 2025 tercatat 228 aksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa di berbagai daerah. Pemerintah, kata Mendagri, terus melakukan langkah perbaikan sarpras yang terdak. Untuk meringankan beban masyarakat lakukan Gerakan Pasar Murah bersama Kadin dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai upaya menjaga stabilitas harga serta pengendalian inflasi. Selain itu, isu kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas yang harus dituntaskan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
Paparan juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin tercatat 23,85 juta jiwa, dengan 2,38 juta jiwa tergolong miskin ekstrem. Untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029, angka kemiskinan harus ditekan rata-rata 0,86 persen per tahun. Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi kunci dalam keberhasilan penanggulangan kemiskinan, sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2025 serta tinjauan inflasi pada minggu pertama September 2025. Data BPS menunjukkan bahwa garis kemiskinan nasional terus meningkat seiring inflasi harga pangan, sehingga menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan.
Dari sisi ketersediaan pangan, Perum BULOG melaporkan realisasi pengadaan gabah dan beras mencapai 2,98 juta ton setara beras, dengan stok nasional lebih dari 3,9 juta ton yang dinilai cukup hingga akhir 2025.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus digencarkan, termasuk penyaluran melalui pasar rakyat, ritel modern, dan Gerakan Pangan Murah serentak di berbagai daerah.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan perlunya percepatan penyaluran beras SPHP, terutama di 214 kabupaten/kota yang masih mengalami kenaikan harga beras. Bapanas juga mengatur prioritas penyaluran jagung untuk peternak ayam ras petelur skala mikro dan kecil
Kantor Staf Presiden (KSP) turut menyampaikan hasil pemantauan harga pangan strategis, di mana beberapa komoditas seperti beras medium, bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng “Minyakita” masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga perlu intervensi pemerintah lebih lanjut
Melalui rakor ini, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan, mendukung pembangunan perumahan rakyat, serta mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemkab Magetan berkomitmen menindaklanjuti arahan pemerintah pusat untuk mendukung langkah konkret dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(Diskominfo:may / fa2 / IKP1)