Pemerintah Kabupaten Magetan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, pada Senin (29/07/2025), secara virtual di Ruang Jamuan Pendopo Surya Graha.
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat langkah konkret pengendalian inflasi di daerah serta mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Dalam arahannya, Sekjen Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran aktif seluruh kepala daerah dalam mengendalikan laju inflasi. Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar lembaga serta konsistensi pemantauan harga dan stok komoditas pangan strategis di pasar.
Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa menjelaskan terkait tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga minggu ke-4 Juli 2025. Secara historis 4 tahun terakhir, pada bulan Juli dominan mengalami inflasi kecuali di Juli 2024. Inflasi Juli biasanya lebih tinggi dibandingkan inflasi Juni. Inflasi tertinggi terjadi pada Juli 2022 sebesar 0,64 persen.
“Sementara untuk indeks perkembangan harga minggu ke-4 Juli 2025 berdasarkan data SP2KP tercatat 36 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 1 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 36 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai rawit, bawang merah dan beras.” lanjut Pudji
Kantor Staf Kepresidenan memaparkan hasil monitoring harga pangan strategis, Adapun status harga komoditas yang tidak aman adalah Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Rawit dan Daging Ayam Ras.
Kemudian, Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, menjelaskan poin penting Rakortas Pangan tanggal 25 Juli 2025 yaitu :
- Penanganan kasus “Beras Oplosan”, Produsen dihimbau untuk tidak menarik barang di pasar, menyesuaikan harga sesuai spesifikasi beras dan memperbaiki kualitas produksi beras.
- Stok yang saat ini sudah ada di gudang dan display penjualan ritel/pasar
- HET Beras akan disesuaikan menjadi 1 (satu) harga.
- Badan Pangan Nasional agar berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk merumuskan kebijakan penyesuaian HET beras dan kelas mutu beras.
Sementara paparan dari Bulog, bahwa kebutuhan anggaran untuk penyaluran Beras SPHP 1,3 juta ton senilai 1,3 Triliun periode Juli – Desember 2025.
“Program SPHP dilaksanakan kembali mulai bulan Juli – Desember 2025. Adapun pagu penyaluran SPHP sebesar 1,5 juta ton sepanjang tahun 2025. Perum Bulog mulai melakukan penyaluran beras SPHP di toko pengecer dan kegiatan Gerakan Pasar Murah.” terangnya
Selanjutnya untuk evaluasi Program 3 Juta Rumah Dirjen PKP menjelaskan “Informasi pendataan perumahan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan hingga 25 Juli 2025 secara kumulatif baru 244.248 Unit Rumah atau 8,14% dari Target 3 Juta Rumah.”
Pemerintah Kabupaten Magetan menyambut baik arah kebijakan yang disampaikan dalam rapat koordinasi ini dan menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung pembangunan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.(Diskominfo:may / fa2 / IKP1)