Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah hari ini digelar Kemendagri bersama K/L dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Provinsi seluruh Indonesia, untuk Kabupaten Magetan diikuti secara daring dari Ruang Jamuan Pendopo Surya Graha, Senin (4/3/25).
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal berdasarkan PP No. 42 Tahun 2024, menjadi bahasan dalam rakor kali ini. Dimana Presiden RI membentuk badan tersendiri yang menangani hal tersebut. Kemudian Mendagri juga menyampaikan jika per Februari inflasi bulan ke bulan berada diangka 0,48 % dan secara tahun ke tahun diangka -0,09 %.
“Saya menganggap penting jaminan produk halal tersebut karena kita adalah negara yang disparitas artinya negara yang plural. Meskipun muslim adalah mayoritas tetapi beberapa daerah di Indonesia muslim bukanlah mayoritas. Disini kita bisa melihat kepentingan kita dalam memberikan jaminan sertifikasi produk halal. Bukan masalah dari agama dan lain sebagainya. tetapi penting dalam pertarungan dagang antar dunia yang tanpa batas saat ini. Dari produk Indonesia tersebut banyak yang menyukai produk halal. Berdasarkan survey 87,2% masyarakat Indonesia memilih produk halal.” papar Tito
“Kita tidak perlu resisten dengan pemahaman sertifikasi halal dan jaminan halal. Karena kita akan mengecilkan market kita sendiri, produsen kita akan terkucil dan kalah dengan produsen luar negeri. Oleh karena itulah kita memerlukan, memperbanyak dan mengintensifkan semua daerah lakukan sertifikasi halal untuk produk-produknya, supaya kita jangan sampai diserbu oleh pasar luar negeri dan kita mengambil market kita sendiri, bila perlu market kita menyerbu market luar negeri/ ke dunia-dunia muslim yang lainnya.” tambahnya
Haikal Hasan, Kepala Badan Sertifikat Halal Indonesia menyampaikan banyak sekali data yang menyebutkan bahwa pengusaha-pengusaha lokal setelah bersertifikat halal, pengusaha-pengusaha tersebut bisa bermain dipasar yang lebih luas.bYang di Jawa telah berhasil keluar Jawa bahkan sampai ekspor.
“Kita bicara soal lifestyle, 20.640 triliun itu adalah hasil angka produk halal dunia di tahun 2024, dan kita cuma dapat 3,2% karena kita tidak tertib sertifikasi halal. Saya berharap warga masyarakat Indonesia khususnya pedagang harus tertib sertifikasi halal agar dapat menambah keuntungan kita dan negara,” ujarnya
Sementara Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, dalam paparannya menerangkan situasi terkini yang sebagian bisa menjelaskan mengenai angka deflasi pada bulan Februari 2025. Yang pertama karena diskon listrik 50 %, produk cabai merah dan rawit, harga jagung di tingkat peternak, penyesuaian tarif PDAM, perkembangan harga BBM nonsubsidi, HPP gabah kering panen.
“Secara umum deflasi bulan ke bulan adalah sebesar -0,48% dimana dikontribusikan oleh kelompok makanan dan minuman, tembakau yang mengalami deflasi sebesar -0,40% atau andilnya sebesar -0,12%, untuk perumahan air, listrik dan bahan rumah tangga ini sebagaian besar deflasi dikontribusikan oleh tarif listrik karena ada diskon dari pemerintah 50% dan sebagaian besar juga dikontribusikan oleh tarif air.” ujarnya.(Diskominfo:may / fa2 / IKP1)